Sekprov Silangen Ikuti Rapat Virtual Dengan Kemendagri Terkait Vaksinasi Covid-19 Pada 13 Januari
Sulut, Sulutglobal.com || Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen mengikuti rapat koordinasi secara virtual dalam rangka persiapan pelaksanaan vaksinisasi dan penegakan protokol kesehatan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri RI dari Kantor Gubernur, Selasa (5/1/2021).
Rapat dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian didampingi Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Mendagri Tito mengatakan pemerintah akan menjadwalkan penyuntikan perdana vaksinasi Covid-19 secara simbolis pada 13 Januari 2021. Presiden Jokowi akan memimpin langsung penyuntikan perdana vaksinasi Covid-19.
Tito mengatakan vaksinasi tersebut kemudian dilanjutkan pada pada 14 hingga 15 Januari 2021 mendatang di 34 provinsi yang dimulai dari tenaga kesehatan. Mendagri menekankan, walaupun vaksinasi massal akan gelar, protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M) harus tetap ditegakkan.
“Kita jangan sampai kendor mengenai 3M ini, bukan hanya memakai masker jaga jarak dan cuci tangan secara benar dan sering, tapi kerumunan. Ini bisa menjadi superspreader, percuma kita melakukan tracing, nggak ada gunanya kalau masih ada kerumunan,” katanya.
Mendagri pun mengingatkan agar pemberian vaksinasi massal ini disosialisasikan dengan baik agar jangan sampai menimbulkan keributan atau rush
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak dan tidak berkerumun.
“Narasi tentang vaksin ini jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin itu semuanya akan selesai, tidak, vaksin tidak akan seketika menghentikan Covid-19, vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin itu juga luput dari Covid-19,” ucapnya.
Doni juga meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bekerja keras untuk menambah kapasitas ruang isolasi rumah sakit dengan didukung oleh pemerintah pusat.Pemda juga diminta untuk mendirikan posko mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan prosedur vaksinasi Covid-19 terhadap Presiden akan sama seperti yang dilakukan kepada masyarakat.
“Presiden sama, tidak ada bedanya, karena prosedurnya sama. Mungkin petugas datang, tinggal buka (lengan), jebret (suntik), selesai,” ujar Moeldoko di Jakarta, Senin.
Moeldoko mengatakan vaksinasi kepada Presiden, selaku orang pertama di Indonesia yang akan menerima vaksinasi Covid-19, tinggal mengatur waktu saja. Moeldoko menyampaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, diperkirakan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan pertengahan Januari hingga pekan ketiga Januari 2021.
Terkait persiapan vaksinasi ini, Presiden sudah memerintahkan semua pihak berkaitan dengan vaksin agar melakukan persiapan dengan baik. “Siapa berbuat apa, bagaimana mengatur, cara distribusi seperti apa, semua sudah diberikan petunjuk oleh Presiden dua bulan lalu,” ujar Moeldoko.
Mekanisme vaksinasi Covid-19, menurutnya, akan dijalani seperti vaksinasi lainnya. Yang perlu dipikirkan adalah distribusi dan teknis pelaksanaan vaksinasi untuk publik.
“Kalau vaksinasi di puskesmas misalnya, apakah tempatnya memadai. Kalau harus menunggu (antre), yang lain menunggu di mana, harus ditata dengan baik,” ujar Moeldoko.
(***/SG)
